Masuk

Tasikmalaya – Rabu 24 Januari 2024, dalam rangka menjaring aspirasi dan mendapatkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, bertempat di Aula Kecamatan Indihiang, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E. menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tingkat Kecamatan Indihiang dengan tema "Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat".

Turut hadir Perwakilan Anggota DPRD Komisi 1 dan Komisi 2, Unsur Forkopimda, Plt. Asisten Daerah 3, Camat Indihiang, Perwakilan dari setiap OPD se-Kota Tasikamalaya, Lurah se-Kecamatan Indihiang, Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Indihiang, serta Tamu Undangan Lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2025 tingkat Kecamatan Indihiang merupakan suatu metode/pendekatan musyawarah yang dilakukan untuk merencanakan dan menyamakan langkah serta arah kebijakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang ada di tingkat kecamatan untuk kemudian diintergrasikan sebagai pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Camat Indihiang menyampaikan bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 yaitu:
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 31.486.950
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 13.500.000
- Pembangunan Sarana dan Prasarana di 6 kelurahan sebanyak 21 Paket sebesar Rp. 807.583.087
- Pemberdayaan Masyarakat di 6 Kelurahan sebanyak 31 Kegiatan sebesar Rp. 634.251.900

Kemudian terkait rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2024 antara lain:
- Pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp. 720.341.765
- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp. 654.738.235

Sedangkan untuk Rencana Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 berfokus pada Prioritas Pembangunan Tematik antara lain:
1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Penanganan Stunting;
3. Pengendalian inflasi daerah;
4. Pengelolaan Persampahan;
5. Pengurangan Pengangguran; dan
6. KATASIK (Kawasan Wisata TematiK)